KUDUS —ANTARA MURIA- Penguatan tata kelola pemerintahan desa membutuhkan sinergi yang kuat, pengawasan yang konstruktif, serta komitmen penuh terhadap transparansi dan akuntabilitas.
Pesan mendalam tersebut disampaikan dalam acara Pengukuhan Pengurus DPC ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional) Kabupaten Kudus Masa Bakti 2026–2031 yang berlangsung di Pendapa Kabupaten Kudus, Kamis (22/10/2026).
Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, secara langsung menyampaikan selamat dan sukses kepada para pengurus yang resmi dikukuhkan.
Dalam sambutannya, Bupati mendorong ABPEDNAS untuk terus menjalin kolaborasi erat dengan Pemerintah Daerah serta pihak Kejaksaan guna menciptakan tata kelola desa yang baik dan mencegah potensi persoalan hukum sejak dini.
Persiapan Pilkades Serentak 2027 dan Penguatan Fungsi BPDMenjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan digelar di 114 desa pada tahun 2027 mendatang, Bupati mengimbau ABPEDNAS beserta seluruh pemangku kepentingan untuk senantiasa menjaga koordinasi.
Pengawalan secara ketat diperlukan agar proses demokrasi di tingkat desa dapat berjalan dengan aman, damai, dan lancar.Selain itu, penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan mampu Mendorong budaya musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan.
Mengawal realisasi berbagai program prioritas nasional di tingkat desa. Meningkatkan kedisiplinan administrasi serta keterbukaan /transparansi dalam pengelolaan anggaran desa.
Pada kesempatan yang sama, apresiasi setinggi-tingginya turut diberikan kepada Desa Jepangpakis, Kecamatan Jati, yang berhasil mengukir prestasi membanggakan dengan meraih Juara I Nasional ABPEDNAS Jaga Desa Awards 2026 pada kategori Kepatuhan Entry Data.
Capaian ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan contoh bagi desa-desa lainnya di Kabupaten Kudus dalam meningkatkan tata kelola administrasi dan kinerja pemerintahan desa.
